Aspek hukum kebijakan implementasi bahan bakar nabati memegang peranan penting dalam pengembangan dan penerapan kebijakan di Indonesia. Aspek hukum memberikan landasan yang jelas dan mengikat untuk mengatur dan mengawasi penggunaan bahan bakar nabati. Undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Energi, dapat memberikan dasar legal yang diperlukan untuk melindungi kepentingan pemerintah, industri, dan masyarakat terkait kebijakan ini. Dengan adanya aspek hukum yang kuat, implementasi bahan bakar nabati dapat dilakukan secara efisien dan transparan.

Untuk itulah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) memberikan pelatihan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pelatihan diadakan selama dua hari yaitu pada tanggal 12 – 14 September 2023.

Arluky Novandy yang merupakan pemimpin pelatihan ini menjelaskan bahwa peserta yang ikut serta diharapkan dapat mempelajari dan memahami materi mengenai Aspek Hukum Kebijakan Implementasi Bahan Bakar Nabati.

“Kami memberikan materi salah satunya adalah tentang proses produksi biodiesel, factor – factor yang memengaruhi proses produksi biodiesel meliputi waktu reaksi, rasio perbandingan alcohol dengan minyak, jenis katalis dan suhu. Selanjutnya peserta juga mempelajari tentang hubungan antara kemurnia proses produksi biodiesel terhadap kualitas dan mutunya. Lebih lanjut, penggunaan aplikasi bahan bakar nabati juga dibedah yaitu terkait hubungan antara komponen system bahan bakar dan operasi mesin terhadap karakteristik bahan bakar,” tuturnya.

Selanjutnya, pembahasan mengenai aspek hukum yang dapat memberikan perlindungan dalam penggunaan bahan bakar nabati terkait jaminan kualitas dan keamanan ketika digunakan oleh konsumen. Dalam kesimpulannya, aspek hukum sangat penting dalam kebijakan implementasi bahan bakar nabati. Dengan adanya landasan hukum yang jelas dan mengikat, kebijakan ini dapat dilaksanakan.