Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) menerima kunjungan studi banding (benchmarking) dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (19/12). Kunjungan ini difokuskan pada pertukaran informasi terkait proses pembentukan dan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

Rombongan BPSDM Kementerian ATR/BPN dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Umum, Agustina Yessy Christiana. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Koordinator Pelaksanaan Pengembangan SDM PPSDM Migas, FX Yudhi Tryono, beserta tim manajemen PPSDM Migas di Gedung Kantor Utama PPSDM Migas.

Dalam sambutannya, FX Yudhi Tryono menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN memilih PPSDM Migas sebagai mitra diskusi dalam pengembangan institusi.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan tim dari Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini merupakan wadah yang sangat baik untuk saling berbagi pengalaman, khususnya mengenai tantangan dan strategi dalam menjalankan tata kelola Badan Layanan Umum," ujar Koordinator Pelaksanaan Pengembangan SDM PPSDM Migas.

Sebagai institusi yang telah berpengalaman dalam pengelolaan BLU, PPSDM Migas memaparkan berbagai aspek strategis, mulai dari fleksibilitas pengelolaan keuangan hingga peningkatan kualitas layanan publik yang menjadi ciri khas satuan kerja BLU.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Umum BPSDM Kementerian ATR/BPN, Agustina Yessy Christiana, mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan langkah penting bagi pihaknya dalam mematangkan persiapan transisi menuju pola pengelolaan keuangan BLU.

"Kami sangat berterima kasih atas penerimaan yang luar biasa dari PPSDM Migas. Kami berharap bantuan dan kesediaan tim PPSDM Migas dalam membagikan wawasannya dapat kami implementasikan guna mempercepat proses pembentukan BLU di lingkungan BPSDM Kementerian ATR/BPN," tutur Agustina.

Melalui benchmarking ini, kedua belah pihak berharap dapat memperkuat koordinasi antar-instansi pemerintah demi menciptakan birokrasi yang lebih mandiri, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang prima.