CEPU – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Barat Daya. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan untuk penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi putra-putri daerah Papua Barat Daya.

Sebanyak 64 peserta terpilih akan mengikuti program pengembangan kompetensi yang mencakup empat bidang utama, yaitu Operator Mobile Crane, Operator Forklift, Juru Ikat Beban (Rigger), dan Operator Lantai Perawatan Sumur. Program intensif ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, yang akan dimulai pada Mei 2026 mendatang.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan langsung oleh Kepala PPSDM Migas, Waskito Tunggul Nusanto, bersama Kepala Disnakertrans ESDM Provinsi Papua Barat Daya, Suroso.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala PPSDM Migas, Waskito Tunggul Nusanto, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif pemerintah daerah dalam mempercayakan pengembangan sumber daya manusianya kepada PPSDM Migas.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Provinsi Papua Barat Daya untuk menitipkan putra-putri daerahnya di PPSDM Migas. Kami merasa bangga dapat turut berperan aktif dalam meningkatkan kapabilitas anak-anak Indonesia Timur agar siap bersaing di industri energi nasional," ujar Waskito.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Disnakertrans ESDM Provinsi Papua Barat Daya, Suroso, mengungkapkan optimisme yang besar terhadap kualitas pelatihan di PPSDM Migas. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menyalurkan tenaga kerja lokal ke perusahaan-perusahaan besar.

"Kami sudah percaya 100 persen kepada PPSDM Migas meskipun ini merupakan kontrak kerja sama pertama kami. Harapan kami, setelah mendapatkan sertifikasi kompetensi ini, putra-putri daerah kami dapat segera disalurkan ke berbagai perusahaan migas," ungkap Suroso.

Melalui pelatihan ini, diharapkan kesenjangan kompetensi di wilayah Indonesia Timur dapat teratasi, sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah mereka sendiri.